RSS

“Hukum”

LAMPIRAN MATERI

A.    Hakikat hukum

a.      Pengertian hukum

Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan ( perintah dan larangan ) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

b.      Unsur – unsur hukum

a)      Peraturan yang dibuat merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b)      Peraturan tersebut dibuat oleh penguasa negara, baik dalam kepastian sebagai penegak hukum atau sebagai penyelenggara lainnya.

c)      Peraturan tersebut bersifat memaksa.

d)     Memiliki sanksi bagi pelanggar peraturan.

c.       Ciri – ciri hukum

a)      Adanya perintah dan larangan.

b)      Perintah dan larangan itu harus diputuhi atau ditaati oleh setiap orang.

d.      Sifat hukum

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa.

a)      Dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan – peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

b)      Dikatakan bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas.

e.       Tujuan hukum

Tujuan hukum yaitu menjaga kepastian hukum dan sendi – sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut :

a)      Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

b)      Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

c)      Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban merupakan syarat – syarat ( fundamental ) bagi adanya suatu masyarakat manusia manapun juga.

Tujuan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut :

a)      Menurut L. J. Van Apeldorn, hukum bertujuan untuk mengatur tata pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.

b)      Menurut J. Van Kan, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap – tiap manusia supaya kepentingan – kepentingan itu tidak dapat diganggu.

c)      Menurut E. Utrecht, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat.

f.       Fungsi hukum

Karena dengan adanya hukum, hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin. Hukum juga melindungi hak tiap – tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada.

Menurut Bachsan Mustafa menyebutkan ada tiga point yang dapat menggambarkannya.

a)      Menjamin kepastian hukum

Fungsi menjamin kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminanbagi angggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenang – wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut.

b)      Menjamin keadilan sosial

Fungsi menjamin keadilan sosial memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

c)      Berfungsi pengayoman

Fungsi pengayoman memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan maupun segala hak yang dimilikinya.

  1. Jenis – Jenis Hukum Nasional

a)            Hukum menurut sumbernya

1.      Hukum undang – undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan. Contohnya , UU No. 1 Tahun tentang Perkawinan.

2.      Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak didalam peraturan – peraturan kebiasaan ( adat ). Contohnya, peraturan subak dan desa di Bali.

3.      Hukum traktat adalah hukum yang dibuat satu negara dengan negara lain baik yang bersifat bilateral maupun multilateral ( traktat ). Contohnya,

4.      Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

5.      Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal.

b)   Menurut bentuknya

1.      Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan. Hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut tata cara yang telah ditentukan hukum. Bentuknya dibagi menjadi dua macam hukum yaitu :

1)      Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.

2)      Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh : traktat.

2.      Hukum tidak tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup, berlaku, dan berkembang di tengah – tengah masyarakat, tetapi tidak tertulis hanya berupa hukum – hukum kebiasaan atau hukum adat.

c)            Menurut isinya

1.      Hukum Privat ( hukum sipil )

Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan – hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan  kepada kepentingan perseorangan.Hukum sipil selanjutnya dibagi lagi dalam dua cakupan artian yaitu, dalam artian luas dan artian sempit.

1)      Hukum sipil dalam arti luas meliputi dua point berikut.

(1)   Hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan – peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perindividu.

(2)   Hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya, dibidang perdagangan.

2)      Hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.

Secara menyeluruh hukum perdata terdiri dari empat bagian, yaitu hukum perseorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris.

2.      Hukum publik ( hukum negara )

Hukum negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan lembaga – lembaga perlengkapannya atau hubungannya negara dengan perseorangan ( warga negara ).

1)      Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat – alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara ( pemerintah pusat ) dengan bagain – bagian negara ( daerah – daerah swatantra ). Contohnya , UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2)      Hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara – cara menjalankan tugas ( hak dan kewajiban ) dari kekuasaan alat – alat perlengkapan negara. Contohnya, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3)      Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana ( hukuman ).

(1)   Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan jangkauan berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia tanpa pengecualian

(2)   Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang – orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia.

4)      Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang mengatur negara – negara dalam melakukan hubungan internasional. Hukum ini terdiri dari :

(1)   Hukum perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

(2)   Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.

d)   Menurut sifatnya

1)      Hukum yang memaksa ( imperatif ) adalah hukum dalam keadaan apapun juga mutlak harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan untuk dipaksakan penerapannya.

2)      Hukum yang mengatur ( fakultatif ) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak – pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

e)             Menurut wilayah berlakunya

1)      Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum nasional dibuat oleh pemerintah pusat atau lembaga legislatif negara yang bersangkutan. Contohnya, pasal 27 Ayat (1)  UUD 1945.

2)      Hukum internasional adalah hukum yang berlaku mengikat kepada seluruh negara tanpa kecuali. Contohnya , piagam PBB.

3)      Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain.

4)      Hukum gereja adalah kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggota.

f)       Menurut waktu berlakunya

1)      Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

2)      Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya , rancangan undang – undang ( RUU ) tentang Keimigrasian, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3)      Hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam adalah hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa.

g)       Menurut cara mempertahankannya

Menurut cara mempertahankannya, hukum terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil.

1)      Hukum materiil adalah hukum yang isinya memuat aturan – aturan mengenai hak – hak dan kewajiban seseorang. Hukum materiil juga memberikan perintah , larangan , serta mengatur perbuatan apa saja yang dapat dikenai hubungandisertai dengan sanksi – sanksinya. Contohnya , KUH Pidana , KUH Perdata, KUH Dagang, UU Partai Politik dan UU Perbankan.

2)      Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengatur bagaimana cara – cara dan melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Contohnya , hukum acara pidana, hukum acara perdata, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

  1. Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara

Indonesia merupakan negara hukum. Masing – masing orang merasa dirinya yang benar dan orang lain yang salah. Hal ini dapat menimbulkan keadaan yang tidak tertib, tidak harmonis dan bahkan dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Untuk mengatasi dan mencegah situasi ini, diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas, sealin itu diperlukan pula upaya penegakan hukum yang adil dan tegas pula.

Adanya kaidah hukum dan upaya penegakannya yang jelas, tegas dan adil persetujuan agar warga negara semakin memahami segala aturan yang berlaku, mampu melaksanakannya, dan mendapat keadilan bila mengalami perkara hukum. Sehingga  setiap warga negara merasa diperlakukan sama dimuka hukum. Selain itu, adanya kaidah hukum membuat setiap warga negara merasa mempunyai kepastian hukum dan jaminan sosial. Sehingga masing – masing warga negara akan memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

 

  1. UU No. 12 Tahun 2006

Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia. Menurut Pasal 26 UUD Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

(1)   Yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai warga negara.

(2)   Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: